Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama pemerintah pusat merumuskan kebijakan agar setiap warga yang keluar-masuk Jakarta dipastikan telah menerima vaksin covid-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kebijakan ini harus diambil karena akses ke Ibu Kota sangat terbuka.
“Konsekuensi Jakarta sebagai kota terbuka, mungkin akan mengharuskan semua yang beraktivitas di Jakarta sudah punya kekebalan, dan itu artinya sudah tervaksin," kata Anies Baswedan dalam tayangan Metro Pagi Primetime, Minggu, 11 Juli 2021.
Jakarta merupakan sentra bisnis dan kantor pemerintahan. Kebijakan warga yang keluar masuk Jakarta wajib divaksinasi covid-19 diharapkan dapat menekan potensi penyebaran virus.
Anies menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bertujuan mengurangi mobilitas warga yang beraktivitas di Jakarta. Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat penurunan pengguna transportasi umum hingga 46 persen.
Namun, Anies menyebut data tersebut belum bisa dijadikan acuan menghitung efektivitas PPKM Darurat. Pemprov DKI Jakarta memprediksi efektivitas PPKM Darurat baru bisa dilihat 2-4 pekan ke depan. (Putri Purnama Sari)
Jakarta: Pemerintah Provinsi (
Pemprov) DKI Jakarta bersama pemerintah pusat merumuskan kebijakan agar setiap warga yang keluar-masuk Jakarta dipastikan telah menerima vaksin covid-19. Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan menyebut kebijakan ini harus diambil karena akses ke Ibu Kota sangat terbuka.
“Konsekuensi Jakarta sebagai kota terbuka, mungkin akan mengharuskan semua yang beraktivitas di Jakarta sudah punya kekebalan, dan itu artinya sudah tervaksin," kata Anies Baswedan dalam tayangan
Metro Pagi Primetime, Minggu, 11 Juli 2021.
Jakarta merupakan sentra bisnis dan kantor pemerintahan. Kebijakan warga yang keluar masuk Jakarta wajib divaksinasi covid-19 diharapkan dapat menekan potensi penyebaran virus.
Anies menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (
PPKM) Darurat bertujuan mengurangi mobilitas warga yang beraktivitas di Jakarta. Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat penurunan pengguna transportasi umum hingga 46 persen.
Namun, Anies menyebut data tersebut belum bisa dijadikan acuan menghitung efektivitas PPKM Darurat. Pemprov DKI Jakarta memprediksi efektivitas PPKM Darurat baru bisa dilihat 2-4 pekan ke depan.
(Putri Purnama Sari) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)